BERITAKAMPUS — Program Sekolah Rakyat, yang merupakan upaya pemerintah untuk memecahkan rantai kemiskinan, diharapkan dapat membantu orang-orang yang tinggal di wilayah yang kurang beruntung mendapatkan akses ke pendidikan.
Apa itu Sekolah Rakyat?
Rencananya, Sekolah Rakyat akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026, menurut situs resmi Kemensos. Kursi dan bahan lain sedang disusun.
Program Sekolah Rakyat adalah bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan dapat membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses ke pendidikan. Mereka juga gratis untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Salah satu faktor yang menghalangi mereka untuk keluar dari kemiskinan adalah fakta bahwa hampir 74 persen penduduk miskin di Indonesia hanya memiliki pendidikan hingga SD.
Salah satu upaya nyata pemerintah untuk memerangi mata rantai kemiskinan adalah Sekolah Rakyat. Diharapkan masyarakat yang sangat miskin dan miskin akan berkontribusi pada pembentukan Indonesia Emas pada tahun 2045.
Konsep Sekolah Rakyat
Pada Kamis, 6 Maret 2025, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengadakan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU di Jakarta. Keduanya berbicara tentang rencana untuk membangun Sekolah Rakyat, yang merupakan hasil dari instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Mensos Saifullah Yusuf—juga dikenal sebagai Gus Ipul—menyebutkan, “Hari ini kami bertemu dengan Pak Menteri PU untuk membahas koordinasi terkait penyelenggaraan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat, menindaklanjuti arahan bapak presiden.”
Gus Ipul mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat nantinya akan terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Ia mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum akan membentuk tim dan membuat desain awal untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang memiliki konsep asrama atau boarding school.
Selain itu, Sekolah Rakyat rencananya akan dibangun di atas lahan dengan luas 5-10 hektare.
“Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan 5-10 hektare,” ujar Gus Ipul.
Mohammad Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, mengatakan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan saat mendirikan Sekolah Rakyat dengan konsep asrama. Ini mencakup perizinan sekolah, tenaga pendidik, dan program pendidikan.
Selain itu, ia juga menambahkan tata kelola dan kendali kualitas juga penting karena menyangkut pemantauan kualitas sekolah.
Gus Ipul juga membentuk Satgas Percepatan Sekolah Rakyat dan tim formatur untuk membahas seluruh aspek tersebut. Rapat tersebut dihadiri oleh banyak kementerian, termasuk Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Selain itu, ada beberapa lembaga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sekolah umum: Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Daerah, dan perguruan tinggi.
Gus Ipul menyatakan bahwa kementerian dan lembaga ini akan bergabung ke dalam Satgas dan akan berkonsentrasi untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sesuai bidang masing-masing.
“Jadi nanti Insya Allah didukung oleh kementerian, lembaga yang punya tugas dan fungsi di bidang tertentu,” ujarnya.
SUMBER DETIKNEWS.COM: Mengenal Sekolah Rakyat, Upaya Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan